Perlu wakil daerah di JO Blok CepuPemerintah sebagai pemegang saham terbesar proyek minyak Blok Cepu seharusnya mengintervensi pembentukan struktur operasi bersama (Joint Operation/JO) dengan menempatkan wakil dari daerah sebagai salah satu deputy GM yang dikhususkan membidangi community development (Comdev/CD).
Tulisan ini sama sekali tidak ada keberpihakan dengan pilihan-pilihan keputusan dalam soal Blok Cepu.Tulisan ini juga tidak mengedepankan soal nasionalisme, juga tidak soal profesionalisme. Apalagi membela budget APBN untuk subsidi BBM.
Tulisan ini hanya semata-mata untuk mengingatkan semua pihak terkait, betapa pentingnya persoalan Comdev (CD) dalam proses produksi tambang.Daerah penghasil adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan dari proses maupun pasca eksploitasi sumur minyak Cepu. Maka itu perlu ada wakil daerah dalam struktur JO, agar bisa melakukan kontrol langsung pelaksanaan CD.
Sudah banyak contoh kasus pelaksanaan CD oleh perusahaan pertambangan yang bermasalah dan merugikan daerah penghasil, karena kontrol masyarakat jauh api dari panggang. Bahkan penambang cenderung manipulasi data dan ‘berbohong’ dalam pelaksanaan CD.
Selain itu, penempatan wakil dari daerah dalam struktur JO juga bisa sebagai kontrol langsung terhadap pelaksanaan eksploitasi sumur, sehingga secara transparan daerah bisa mengetahui berapa sebenarnya produksi minyak yang diperoleh dari produksi bersama tersebut.Daerah tidak cukup kalau hanya diberi jatah saham (share/participating interest/PI) dalam proses eksploitasi Blok Cepu.
Lagi pula share (PI) itu tidak gratis, daerah tetap membayarkan dengan dana yang besar. Maka itu wajar jika dalam struktur JO ditambah satu Deputy GM lagi, dan itu diserahkan ke daerah. Daerah jangan hanya disuruh duduk manis seperti raja minyak, tapi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya.Presiden sebaiknya intervensi masalah ini.Sebagaimana diketahui, JOA (Joint Operation Agreement) proyek minyak Blok Cepu disepakati setelah posisi GM diserahkan ke pihak ExxonMobil dan satu jabatan Deputy GM diberikan ke Pertamina.
Sementara, daerah penghasil (bojonegoro) hanya duduk sebagai penonton, meski dalam board of JOA ada dua orang sebagai perwakilan daerah, namun tidak di struktur. Artinya, tidak terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan.Memang, masalah CD (Comdev/community development) dari proses eksploitasi sumur minyak Blok Cepu akan menjadi concern pemerintah, mungkin juga Exxon dan Pertamina.
Namun, dari pengalaman yang ada selama ini, pelaksanaan Comdev(CD) pertambangan sering bias dari akar permasalahannya.Misalnya Comdev hanya diterjemahkan secara sempit, yakni hanya membangun lingkungan sekitar lokasi tambang dengan bangunan phisik sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan fasilitas sosial lainnya.Padahal, lebih dari itu, harusnya adalah membangun sebuah sistem pengamanan lokasi secara kuat, sebagai antisipasi kemungkinan retaknya bumi Bojonegoro pasca hancurnya lingkungan akibat pengeboran lapisan gosil minyak dalam struktur tanah.
Jika ada wakil daerah di struktur JOA, harusnya difokuskan pada persoalan pengamanan lokasi sejak dini untuk antisipasi bencana pasca eksploitasi. Dengan adanya pihak daerah yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, kecil kemungkinan terjadinya praktek kebohongan publik terkait pelaksanaan Comdev.
Pemerintah Pusat, Exxon dan Pertamina, adalah tiga pihak yang akan mendapatkan manfaat besar dari Blok Cepu. Sementara pihak daerah, yang nota-bene mendapat bagian terkecil, adalah sebagai pihak yang akan merasakan langsung ‘hancurnya’ lingkungan pasca eksploitasi.Sehingga dari sekarang, masyarakat dan pihak-pihak terkait di Bojonegoro harusnya mengedepankan persoalan ini—sebelum pelaksanaan pengeboran sumur minyak benar-benar diwujudkan.
Ini penting, dan tidak bisa mengharapkan banyak dari pemerintah Pusat dan Pertamina, apalagi dari Exxon yang nota-bene perusahaan asing. (cakitem)
Tulisan ini sama sekali tidak ada keberpihakan dengan pilihan-pilihan keputusan dalam soal Blok Cepu.Tulisan ini juga tidak mengedepankan soal nasionalisme, juga tidak soal profesionalisme. Apalagi membela budget APBN untuk subsidi BBM.
Tulisan ini hanya semata-mata untuk mengingatkan semua pihak terkait, betapa pentingnya persoalan Comdev (CD) dalam proses produksi tambang.Daerah penghasil adalah pihak yang akan merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan dari proses maupun pasca eksploitasi sumur minyak Cepu. Maka itu perlu ada wakil daerah dalam struktur JO, agar bisa melakukan kontrol langsung pelaksanaan CD.
Sudah banyak contoh kasus pelaksanaan CD oleh perusahaan pertambangan yang bermasalah dan merugikan daerah penghasil, karena kontrol masyarakat jauh api dari panggang. Bahkan penambang cenderung manipulasi data dan ‘berbohong’ dalam pelaksanaan CD.
Selain itu, penempatan wakil dari daerah dalam struktur JO juga bisa sebagai kontrol langsung terhadap pelaksanaan eksploitasi sumur, sehingga secara transparan daerah bisa mengetahui berapa sebenarnya produksi minyak yang diperoleh dari produksi bersama tersebut.Daerah tidak cukup kalau hanya diberi jatah saham (share/participating interest/PI) dalam proses eksploitasi Blok Cepu.
Lagi pula share (PI) itu tidak gratis, daerah tetap membayarkan dengan dana yang besar. Maka itu wajar jika dalam struktur JO ditambah satu Deputy GM lagi, dan itu diserahkan ke daerah. Daerah jangan hanya disuruh duduk manis seperti raja minyak, tapi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya.Presiden sebaiknya intervensi masalah ini.Sebagaimana diketahui, JOA (Joint Operation Agreement) proyek minyak Blok Cepu disepakati setelah posisi GM diserahkan ke pihak ExxonMobil dan satu jabatan Deputy GM diberikan ke Pertamina.
Sementara, daerah penghasil (bojonegoro) hanya duduk sebagai penonton, meski dalam board of JOA ada dua orang sebagai perwakilan daerah, namun tidak di struktur. Artinya, tidak terlibat langsung dalam setiap pengambilan keputusan.Memang, masalah CD (Comdev/community development) dari proses eksploitasi sumur minyak Blok Cepu akan menjadi concern pemerintah, mungkin juga Exxon dan Pertamina.
Namun, dari pengalaman yang ada selama ini, pelaksanaan Comdev(CD) pertambangan sering bias dari akar permasalahannya.Misalnya Comdev hanya diterjemahkan secara sempit, yakni hanya membangun lingkungan sekitar lokasi tambang dengan bangunan phisik sekolah, tempat ibadah, puskesmas, dan fasilitas sosial lainnya.Padahal, lebih dari itu, harusnya adalah membangun sebuah sistem pengamanan lokasi secara kuat, sebagai antisipasi kemungkinan retaknya bumi Bojonegoro pasca hancurnya lingkungan akibat pengeboran lapisan gosil minyak dalam struktur tanah.
Jika ada wakil daerah di struktur JOA, harusnya difokuskan pada persoalan pengamanan lokasi sejak dini untuk antisipasi bencana pasca eksploitasi. Dengan adanya pihak daerah yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, kecil kemungkinan terjadinya praktek kebohongan publik terkait pelaksanaan Comdev.
Pemerintah Pusat, Exxon dan Pertamina, adalah tiga pihak yang akan mendapatkan manfaat besar dari Blok Cepu. Sementara pihak daerah, yang nota-bene mendapat bagian terkecil, adalah sebagai pihak yang akan merasakan langsung ‘hancurnya’ lingkungan pasca eksploitasi.Sehingga dari sekarang, masyarakat dan pihak-pihak terkait di Bojonegoro harusnya mengedepankan persoalan ini—sebelum pelaksanaan pengeboran sumur minyak benar-benar diwujudkan.
Ini penting, dan tidak bisa mengharapkan banyak dari pemerintah Pusat dan Pertamina, apalagi dari Exxon yang nota-bene perusahaan asing. (cakitem)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar